 |
| Rapat evaluasi pelaksanaan program triwulan III. Foto/lokalnews.id |
Selong, LokalNews.id – Komisi IV DPRD Lombok Timur, menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program triwulan III bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (8/9). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Bagian BPBJ.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman menegaskan rapat evaluasi harus menjadi momentum perbaikan, baik di internal DPRD maupun pada eksekutif.
Menurutnya, kehadiran pimpinan DPRD dalam forum semacam ini sangat penting agar aspirasi OPD dan catatan evaluasi bisa ditindaklanjuti secara menyeluruh.
"Rapat semacam ini harus ada mewakili dari pimpinan,"kata Hasan Rahman. Adapun catatan penting disebutkan dalam rapat evaluasi triwulan ke III ini penting ditindaklanjuti.
Salah satu catatan penting yang muncul dalam rapat adalah persoalan pajak galian C. Hasan menilai kontraktor lokal kerap dirugikan karena dikenakan pajak ganda, baik di lokasi tambang maupun saat pengerjaan proyek.
“Kalau di mulut tambang sudah kena pajak, mestinya tidak lagi dibebankan ke pemborong. Hal ini harus dibahas bersama BPKAD, Bapenda, dan dinas terkait agar kontraktor lokal terlindungi,” ujarnya.
Selain itu, Hasan juga menyoroti tidak adanya laporan pelaksanaan APBD dari OPD pada triwulan pertama hingga ketiga. Padahal, laporan rutin diperlukan agar DPRD bisa melakukan pengawasan kinerja secara lebih efektif.
“Sudah masuk triwulan ketiga, tapi DPRD belum menerima laporan pelaksanaan APBD 2025. Ini yang harus segera dibenahi agar evaluasi tidak menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, sejumlah OPD juga menyampaikan soal teknis undangan rapat yang dinilai terlalu mendadak. Mereka diminta menyiapkan laporan triwulan dalam bentuk presentasi hanya dalam waktu singkat.
“Surat undangan diterima Senin pagi, sementara rapat langsung digelar hari itu juga. Wajar kalau OPD kesulitan menyiapkan bahan,” jelas Hasan.
"Sekretariat DPRD perlu memperbaiki pola koordinasi agar ke depan tidak terulang,"tambahnya.
Hasan berharap, hasil evaluasi ini menjadi perhatian bersama sehingga pelaksanaan program OPD dapat berjalan lebih baik, serta kontraktor lokal tidak terbebani aturan yang memberatkan. (ln)
