 |
| Bupati Lombok Timur (kanan) Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho (Kiri) |
LOMBOK TIMUR, LokalNews.id - Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin, meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) mengoptimalkan elektronifikasi transaksi daerah. Digitalisasi dinilai tak hanya memudahkan pembayaran, tetapi juga memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran pendapatan.
Hal itu disampaikan Haerul saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (6/10).
Haerul mengatakan capaian TP2DD Lombok Timur pada 2025 cukup baik. Namun, capaian tersebut harus menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja karena daerah lain juga terus melakukan pembenahan digitalisasi.
"TP2DD Lombok Timur harus bekerja lebih keras lagi," kata Haerul.
Dia meminta, TP2DD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan memastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah digunakan. Langkah itu dinilai penting untuk menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, Haerul meminta seluruh transaksi tercatat dan dapat direkonsiliasi secara cepat serta akurat. Menurutnya, data transaksi digital harus dimanfaatkan untuk membaca tingkat kepatuhan wajib pajak hingga menemukan potensi pendapatan yang belum tergarap.
"Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)," ujarnya.
Haerul juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Peralihan transaksi tunai ke non-tunai, kata dia, harus dipahami sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan dalam pelayanan.
Dia mengakui masih terdapat kendala dalam penerapan digitalisasi, terutama terkait jaringan dan literasi masyarakat. Karena itu, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dan sinergi, termasuk dalam edukasi masyarakat serta penguatan jaringan dan layanan.
"Jangan sekadar mengejar indeks. Kita harus membangun ekosistem digital yang matang dan terintegrasi," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyebut indeks elektronifikasi Lombok Timur menjadi yang terbaik di NTB dengan skor 98,5%.
Menurut Ignatius, capaian tersebut menunjukkan performa Lombok Timur yang kuat dan stabil. Namun, masih terdapat ruang untuk dioptimalkan, terutama pada aspek realisasi yang berada di angka 85%.
"Masih ada ruang yang dapat dioptimalkan," kata Ignatius.
Dia merekomendasikan penguatan digitalisasi berbasis data melalui pemantauan capaian transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, dan jenis penerimaan.
Selain itu, optimalisasi layanan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan. OPD bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga didorong memastikan kanal pembayaran mudah ditemukan masyarakat, baik di loket pelayanan maupun melalui media sosial dan kanal informasi lainnya.
Kegiatan yang dihadiri akademisi dan praktisi keuangan tersebut turut diisi dengan diskusi untuk memetakan berbagai hambatan serta merumuskan solusi dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di Lombok Timur. (LN)
