 |
| Rapat evaluasi pelaksanaan program triwulan III bersama Dinas PUPR, di ruang rapat Komisi IV DPRD Lombok Timur, Senin (8/9). |
Selong, LokalNews.id – Komisi IV DPRD Lombok Timur, meminta Dinas PUPR memperjelas batas infrastruktur yang dibiayai oleh Plan Internasional dengan program pemerintah daerah maupun desa. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan program triwulan III bersama dinas PUPR.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman, menegaskan perlunya kejelasan batas tanggung jawab masing-masing pihak.
“Bantuan luar negeri seperti Plan Internasional harus jelas batas pekerjaannya dengan program pemerintah, agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Menurut Hasan, hal serupa juga kerap terjadi dengan proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah desa. Tidak jarang muncul pengklaiman pekerjaan yang membingungkan masyarakat.
“Perlu diperjelas batas-batas pekerjaan, baik bantuan luar negeri, pemerintah daerah, maupun desa,” tegasnya.
Hasan juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang rusak ringan namun sering diabaikan. Ia menilai jika dibiarkan, kerusakan kecil akan berkembang menjadi kerusakan parah dan membutuhkan biaya lebih besar.
“Banyak jalan hotmik tapi bolong-bolong di tengah. Kalau dibiarkan, maka akan merembet menjadi rusak berat,” katanya.
Komisi IV DPRD Lombok Timur, meminta agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari Dinas PUPR. “Kita minta untuk diatensi,” pungkas politisi Partai Golongan Karya tersebut. (ln)
