 |
| Bupati Lombok Timur Ingatkan Ancaman Serius Jika Target Digitalisasi Gagal Dipertahankan. Foto/istimewa |
Lokalnews.id — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengingatkan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja Championship TP2DD 2026, Senin (2/3), di Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur.
Menurutnya, capaian Lombok Timur pada 2025 harus menjadi pijakan untuk peningkatan kinerja pada 2026. Ia menegaskan perlunya penguatan transaksi non tunai, terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah, guna mencegah potensi kebocoran keuangan.
“Dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada dan diperkuat,” tegasnya.
Bupati yang didampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan Sekda H.M Juaini Taofik, itu juga mengingatkan agar tidak terulang lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) seperti yang terjadi sebelumnya akibat kenaikan harga cabai.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi sistem digitalisasi keuangan daerah, yang telah dibangun pada 2025 untuk terus diperkuat pada tahun ini.
Selain peningkatan kanal pembayaran digital masyarakat dan integrasi sistem keuangan berbasis elektronik, Bupati juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
"Tantangan terbesar adalah perluasan akses digital hingga ke desa, mengingat mayoritas penduduk Lombok Timur berada di wilayah pedesaan,"kata Warisin.
Karena itu, ia meminta OPD melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah desa serta memastikan konsistensi penggunaan QRIS dan kanal non tunai lainnya. Monitoring dan evaluasi juga disebutnya harus berjalan berkelanjutan.
Pada 2026, Warisin juga mendorong penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memperluas digitalisasi hingga 100 persen layanan pembayaran daerah. Ia menilai, transaksi tunai masih berpotensi menimbulkan kebocoran.
Bupati berharap capaian TP2DD tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi contoh transformasi digital yang berdampak nyata terhadap transparansi keuangan, peningkatan PAD, efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.
Menindaklanjuti hal tersebut, Sekda Lombok Timur berharap Bank NTB Syariah dapat segera merealisasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan II tahun ini, minimal untuk tiga OPD sebagai proyek percontohan.
Juaini juga meminta penguatan sekretariat TP2DD serta perluasan sosialisasi melalui kegiatan di tiga titik, yakni car free day (CFD), Rumah Makan Rarang, dan Lesehan Purnama.
Pertemuan tersebut diikuti pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lombok Timur, Direktur RSUD, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain sosialisasi mekanisme dan kriteria penilaian 2026, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi OPD sekaligus menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD.
