![]() |
| Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin. Foto/istimewa |
Lokalnews.id — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah transfer dana dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp237 miliar.
Kondisi tersebut memaksa Pemkab Lombok Timur mencari sumber pendapatan daerah yang lebih kuat agar tidak mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menyebutkan target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp585 miliar. Angka ini meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya yang berada di angka Rp556 miliar.
Menurutnya, peningkatan target tersebut menjadi langkah penyeimbang di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Bapenda sebagai koordinator PAD harus mampu memaksimalkan pendapatan daerah,” ujar Muksin kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/3).
Ia optimistis realisasi PAD tahun ini dapat mencapai target 100 persen. Pasalnya, kegagalan mencapai target berpotensi memengaruhi kondisi APBD 2026.
“Kita tidak ingin ada utang,” tegasnya.
Hingga pertengahan triwulan pertama 2026, realisasi PAD tercatat mencapai Rp92,8 miliar atau sekitar 17,8 persen dari target. Muksin menilai capaian tersebut masih tergolong normal pada awal tahun anggaran.
“Biasanya peningkatan signifikan terjadi pada triwulan kedua dan seterusnya,” katanya.
Muksin juga membeberkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penyumbang PAD terbesar tahun ini. Di antaranya Bapenda dengan target Rp234 miliar, RSUD dr. R. Soedjono Selong Rp144 miliar, serta RSUD Lombok Timur Rp18 miliar.
Selain itu, Dinas Perdagangan ditargetkan menyumbang Rp12 miliar dan sejumlah BLUD di bawah Dinas Kesehatan sebesar Rp141 miliar.
“OPD yang menghasilkan PAD besar menjadi fokus intervensi kami. Sementara OPD dengan target lebih kecil tetap didorong agar capaian PAD secara keseluruhan bisa maksimal hingga 100 persen,” pungkasnya. (*)

