 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menghadiri RUPS PT SF. Foto/istimewa |
Lokalnews.id — Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali mengemuka. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin secara terbuka menyoroti rapor merah PT Selaparang Finansial (SF) yang dinilai belum memenuhi ekspektasi.
Di forum yang digelar di Labuhan Haji, Selasa (3/3), Bupati membeberkan angka yang dianggap mengkhawatirkan. Tingkat keuntungan perusahaan disebut berada di bawah 5 persen, sementara kredit macet justru melampaui 10 persen.
“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” tegasnya.
Menurut Bupati, sehat atau tidaknya lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen mencari solusi atas setiap persoalan. Ia pun menginstruksikan agar penanganan kredit macet menjadi prioritas utama.
Seluruh karyawan, kata dia, harus dilibatkan dalam upaya penagihan, tentu dengan pembekalan dan pelatihan yang memadai.
Tak hanya itu, Bupati juga mengingatkan fungsi ganda BUMD: mengejar profit sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat lewat layanan yang terjangkau.
Ia menegaskan, direksi tidak boleh mengambil kebijakan sepihak dan harus membuka ruang diskusi dengan tenaga ahli sebelum menetapkan langkah strategis, termasuk dalam hal mutasi dan restrukturisasi organisasi.
“Target harus realistis sesuai potensi. Tahun depan saya ingin lihat perubahan nyata, kredit macet turun dan keuntungan naik,” ujarnya.
Dari sisi pengawasan, Dewan Komisaris Utama Muhammad Isra’I mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum maksimal, meski terdapat pertumbuhan hasil usaha dibanding tahun sebelumnya.
Ia menyebut dinamika ekonomi nasional, kebijakan keuangan, hingga keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa BUMD tersebut.
Manajemen, lanjutnya, tengah melakukan restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian pembiayaan, efisiensi biaya operasional, serta perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.
Sementara itu, Direktur Utama Iva Nuril Solihani menyebut perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah itu masih mampu bertahan di tengah menyusutnya jumlah perusahaan modal ventura secara nasional. Dari 23 entitas pada 2024, kini tersisa 17 pada 2025.
Dengan dukungan 25 karyawan, perusahaan mengklaim menempatkan SDM sebagai aset utama, sekaligus aktif dalam sejumlah program sosial daerah.
Namun, bagi publik Lombok Timur, satu pertanyaan masih menggantung: mampukah PT SF membalikkan keadaan sebelum RUPS tahun depan?
