 |
| Acara Launcing PANDAWA 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama tersebut, Rabu (15/4). |
Lokalnews.id — Direksi baru BPJS Kesehatan periode 2026–2031 meluncurkan delapan program prioritas atau quick wins yang ditargetkan rampung dalam 100 hari pertama kerja. Fokus utamanya, mempercepat respons layanan dan memperluas akses bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Mengutip laman bpjs-kesehatan.go.id, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyebut program ini dibagi dalam dua klaster, yakni customer centric dan kolaboratif.
Empat program pertama diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar peserta, terutama terkait kecepatan respons dan kemudahan akses layanan.
Salah satu terobosan yang disorot adalah layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) yang kini beroperasi 24 jam. Sebelumnya, layanan ini hanya tersedia pada jam kerja. BPJS juga menetapkan standar baru: layanan prioritas harus direspons dalam waktu kurang dari lima menit.
Layanan prioritas tersebut mencakup penambahan anggota keluarga (termasuk bayi baru lahir), pengaktifan kembali kepesertaan, hingga pembaruan data administrasi seperti NIK, nomor telepon, dan status pekerjaan.
Di sisi lain, BPJS juga memperkenalkan program “Iuran Kuat” untuk memperbaiki kepatuhan pembayaran, termasuk skema cicilan harian dan mingguan. Ada pula “Prolanis Muda” yang menyasar penderita penyakit kronis usia di bawah 45 tahun, serta upaya eliminasi inefisiensi melalui deteksi fraud berbasis kecerdasan buatan.
Empat program lainnya dijalankan secara kolaboratif, mulai dari pemantauan kesehatan siswa, penguatan layanan di desa, hingga perluasan jangkauan layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui kerja sama lintas lembaga.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut langkah ini sejalan dengan arah transformasi menuju digital welfare state, di mana layanan publik dituntut lebih proaktif, cepat, dan berbasis teknologi.
Sejumlah pihak juga mengapresiasi inisiatif tersebut. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menilai kemudahan akses layanan kesehatan menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Meski demikian, efektivitas program ini akan diuji pada implementasinya di lapangan—terutama dalam menjawab persoalan klasik layanan JKN yang selama ini kerap dikeluhkan lambat, rumit, dan tidak merata.
