 |
| Rapat Kerja Daerah Persatuan Wartawan Indonesia Lombok Tengah. Foto : istimewa |
Lokalnews.id — Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Tengah (Loteng), Jumat (24/4), diwarnai kritik terbuka dari Bupati H.L Pathul Bahri terhadap praktik pemberitaan yang dinilai setengah-setengah.
Menurut Pathul, informasi yang tidak utuh justru berpotensi memicu tafsir liar di tengah masyarakat dan melenceng dari substansi persoalan. Ia menilai, media seharusnya menyajikan informasi komprehensif agar publik tidak tersesat dalam persepsi yang keliru.
“Kalau informasi disampaikan separuh, itu yang berbahaya. Masyarakat bisa menafsirkan sendiri dan sering kali tidak sesuai fakta,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pathul juga mendorong wartawan untuk lebih peka secara emosional terhadap isu-isu yang luput dari perhatian publik, terutama yang berdampak pada citra pemerintah daerah.
Ia bahkan menyinggung kasus demonstrasi tenaga kesehatan yang diikuti peserta dari luar daerah.
“Kalau ada kejadian seperti itu, mestinya wartawan juga ikut ‘marah’ dan memberitakan secara tepat,” katanya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis. Ia mengaku pernah mengalami pernyataannya dikutip tanpa korelasi yang jelas dalam pemberitaan.
“Pahami dulu konstruksi masalahnya, baru ditulis. Supaya aman dan tidak menyesatkan,” tambahnya.
Di forum yang sama, Kapolres Loteng AKBP Eko Yusmiarto menyoroti maraknya oknum yang menulis tanpa konfirmasi dan cenderung menakut-nakuti publik maupun pejabat (Wartawan Bodrex_red).
Ia menilai, pola pemberitaan seperti itu berpotensi merusak citra daerah, terutama menjelang ajang internasional seperti MotoGP di Mandalika.
“Isunya selalu sama: hotel penuh, transportasi sulit, harga mahal. Akhirnya orang jadi takut datang,” ujarnya.
Eko mengungkapkan, selama tiga musim MotoGP berlangsung, peningkatan jumlah penonton tidak selalu diikuti oleh citra positif dalam pemberitaan.
Bahkan, sejumlah pejabat dan relasinya disebut mengurungkan niat berkunjung karena terpengaruh narasi negatif.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pers dan pemangku kepentingan untuk menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang.
“Ini tanggung jawab bersama. Pers harus berkualitas agar pariwisata kita juga berdaya saing,” kata Eko.
