Lokalnews-Lombok Timur, 19 April 3026 – Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-Lotim) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pemerintahan daerah dengan menggelar dialog terbuka yang intensif. Acara yang berlangsung pada Sabtu malam, 18 April 2026, di Taman Tugu Selong ini, menjadi wadah evaluasi kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Lotim SMART di bawah duet Iron-Edwin. Lebih dari sekadar diskusi, forum ini juga berfungsi sebagai ruang konsolidasi gerakan sipil yang semakin menguat.
 |
| Dialog Terbuka Evaluasi kepemimpinan Iron Edwin foto (Lokalnews) |
Dengan tema besar "Evaluasi 1 Tahun Kepemimpinan dan Menuntut Janji Politik LOTIM SMART (Iron-Edwin)", dialog ini menarik perhatian berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa, pemuda, aktivis lokal, serta perwakilan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Paguyuban, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Lombok Timur dan NTB turut hadir. Suasana diskusi yang terbuka dan dinamis memungkinkan penyampaian kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan dan kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir.
Muhamad Dicky Subagia, Direktur Umum GMP-Lotim, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini adalah wujud tanggung jawab moral masyarakat sipil. "Kami ingin memastikan bahwa janji politik dan visi Lotim SMART tidak berhenti sebagai retorika kampanye, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi harapan besar publik terhadap realisasi program-program yang telah dicanangkan oleh kepemimpinan Iron-Edwin.
Beberapa isu strategis menjadi sorotan utama dalam dialog ini, mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap arah kepemimpinan daerah Lombok Timur:
Salah satu poin krusial yang dipertanyakan adalah keberadaan delapan staf khusus (Stafsus) Bupati, khususnya stafsus bidang investasi. Peserta dialog mempertanyakan urgensi dan efektivitas posisi ini, terutama mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat yang membatasi atau melarang pengangkatan staf khusus. Kritik keras dilayangkan terkait potensi pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, serta dugaan "balas budi politik" dalam bentuk pendistribusian kursi jabatan.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi perhatian serius. Peserta menilai bahwa penggelontoran anggaran belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, dugaan kasus pengadaan chromebook yang disebut-sebut melibatkan petinggi daerah, termasuk Sekretaris Daerah Lombok Timur, memicu tuntutan kuat akan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah Lotim.
Sektor pariwisata, khususnya pengelolaan kawasan Sunrise Land Lombok, turut dikritisi. Peran stafsus pariwisata dipertanyakan terkait arah kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Isu distribusi gas LPG menjadi salah satu yang paling disorot, dengan kritik terhadap kebijakan pembentukan satgas LPG di tengah antrean panjang dan insiden warga pingsan. Latar belakang bupati sebagai mantan pengusaha gas LPG juga memunculkan pertanyaan publik terkait konflik kepentingan.Kinerja DPRD Lombok Timur juga tidak luput dari kritik. Legislatif dinilai pasif dalam menyikapi berbagai persoalan daerah, bahkan disoroti adanya rapat penting yang tetap dilakukan meski kehadiran anggota dewan tidak optimal.
Dalam perkembangannya, dialog yang awalnya berfokus pada evaluasi ini bertransformasi menjadi ruang konsolidasi gerakan. Para peserta menilai bahwa selama satu tahun kepemimpinan, pemerintah daerah lebih sering memberikan klarifikasi dan pernyataan permintaan maaf daripada menghadirkan solusi konkret."Ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi titik awal untuk memperkuat gerakan kontrol sosial. Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada rakyat karena satu-satunya kepemimpinan di Lombok Timur yang melahirkan aksi berjilid-jilid adalah kepemimpinan saat ini," ujar salah satu peserta.
