 |
| Sosialisasi penggunaan gas elpiji bersubsidi. Foto : istimewa |
Lokalnews.id — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mulai menata ulang penggunaan gas elpiji 3 kg setelah kelangkaan yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir. Salah satu sorotan utamanya adalah penggunaan elpiji subsidi oleh peternak ayam.
Dalam sosialisasi yang digelar Jumat (17/4) di Pendopo Bupati, Pemda menegaskan bahwa kandang ayam termasuk sektor yang tidak berhak memakai elpiji subsidi, merujuk pada edaran Pertamina. Di sisi lain, keberadaan peternak diakui vital bagi ekonomi daerah—membuat kebijakan ini berjalan di atas garis kompromi.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengungkapkan, persoalan ini tidak muncul pada 2025. Saat itu stok aman, tidak ada gejolak harga, dan masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih. Kini situasinya berubah: penggunaan elpiji subsidi meluas, bahkan oleh pihak yang tak berhak.
“Semakin banyak yang memakai, termasuk yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Warisin.
Namun, Pemda mengakui keterbatasan kewenangan. Penentuan kuota hingga distribusi tetap berada di tangan Pertamina. Pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan penambahan kuota sambil memperketat pengawasan melalui Satgas elpiji.
Pemda sebelumnya juga telah menerbitkan aturan tegas: elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat miskin. Sektor usaha seperti peternakan, hotel, restoran, hingga jasa lainnya diminta beralih ke elpiji non-subsidi.
Kini, Pemda mulai mendorong transisi tersebut. Peternak diminta bersiap menggunakan gas non-subsidi, bahkan sebelum aturan resmi diperketat.
“Kami minta mulai sekarang disiapkan. Kalau sangat butuh, gunakan non-subsidi,” tegasnya.
Sebagai “gula” kebijakan, Pemda juga menyiapkan skema bantuan penukaran tabung gas bagi peternak, seperti yang telah diuji coba di Kecamatan Suralaga.
Di tengah pengetatan ini, Pemda tetap membuka ruang dialog. Peternak diminta tidak ragu menyampaikan keluhan, dengan janji solusi dari pemerintah.
“Peternak ini mitra. Tanpa mereka, kebutuhan daging dan telur siapa yang penuhi?” kata Warisin.
Langkah ini menjadi sinyal awal, bahwa subsidi energi di Lombok Timur mulai diarahkan lebih tepat sasaran. Meski konsekuensinya, sebagian pelaku usaha harus beradaptasi cepat.
