 |
| Cara Lotim Dongkrak PAD Bikin Pusat Melirik. Foto : istimewa |
Lokalnews.id — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) kembali masuk radar pemerintah pusat. Kali ini, daerah tersebut masuk nominasi kabupaten berprestasi dalam ajang Entrepreneur Government lewat skema pembiayaan kreatif (creative financing) tahun 2026.
Di hadapan tim penilai dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bupati Lotim H. Haerul Warisin memaparkan sederet strategi yang tak biasa. Fokusnya satu, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung penuh pada dana pusat.
PAD Lotim yang pada 2025 tembus Rp556 miliar, diklaim lahir dari digitalisasi agresif. Pemda mendorong penggunaan QRIS dinamis, integrasi SIPDAH, hingga kolaborasi dengan platform e-commerce. Targetnya lebih ambisius, 100% pajak non-tunai, seluruh desa aktif digital, dan hampir semua wajib pajak masuk kanal digital dengan pemantauan real-time.
Tak hanya itu, Pemda juga mengoptimalkan BUMD bukan sekadar mesin laba. Enam BUMD diarahkan tetap menjalankan fungsi pelayanan publik, mulai dari penyediaan air bersih, pupuk subsidi, hingga pembiayaan UMKM di sektor yang tak dijangkau swasta.
Sementara dari sisi aset, barang milik daerah (BMD) “diaktifkan” lewat skema kerja sama dengan pihak ketiga. Polanya berbagi hasil yaitu 40 persen untuk daerah, 60 persen untuk mitra. Skema ini disebut mampu mengubah aset pasif jadi sumber pemasukan baru.
Di sektor layanan publik, transformasi rumah sakit dan puskesmas menjadi BLUD disebut sebagai langkah strategis. Model ini memberi fleksibilitas pengelolaan keuangan, sehingga layanan bisa meningkat tanpa semata mengejar keuntungan.
Pemda juga mengandalkan skema KPBU untuk penerangan jalan, terutama di titik rawan gelap yang selama ini membahayakan pengguna jalan. Keterbatasan anggaran jadi alasan utama, sekaligus dorongan untuk mencari solusi pembiayaan alternatif.
Penilaian terhadap Lotim dilakukan secara daring oleh tim lintas lembaga, termasuk Kemendagri, IPDN, dan Ditjen Otonomi Daerah. Pemenang akan ditentukan berdasarkan kategori wilayah.
