 |
| Sekda Lotim, H.M Juaini Taofik. Foto : istimewa |
Lokalnews.id — Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai tetap relevan sebagai instrumen diplomasi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global, disrupsi teknologi, dan dinamika geopolitik dunia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur (Sekda Lotim), H.M Juaini Taofik, saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/6).
Dalam amanat tersebut, Yudian menyebut Pancasila telah terbukti menjadi pedoman yang menjaga persatuan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis.
Menurutnya, nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila dapat berperan sebagai sarana untuk menjembatani perbedaan serta mendorong penyelesaian konflik secara damai.
"Pancasila tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa, tetapi juga menjadi landasan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif," kata Juaini saat membacakan amanat tersebut.
BPIP juga menyoroti implementasi sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, melalui berbagai peran Indonesia di tingkat internasional. Di antaranya melalui keterlibatan pasukan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), partisipasi dalam mediasi konflik regional, serta dukungan terhadap perjuangan bangsa-bangsa yang masih menghadapi penjajahan.
Dalam amanat itu disebutkan bahwa perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan perang, tetapi juga hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
Pada kesempatan tersebut, BPIP mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dinilai penting untuk memastikan perkembangan ekonomi dan teknologi tetap berjalan seiring dengan prinsip moral dan kemanusiaan.
Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah diminta memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan prinsip keadilan sosial. Kebijakan yang diambil, menurut BPIP, harus mampu menjamin hak-hak masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan, serta mencegah munculnya ketimpangan sosial.
BPIP juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial dengan menolak berbagai bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lombok Timur diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.