![]() |
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, di atas perahu meminta Kasat Pol PP, Selamet Alimin mengerahkan anggotanya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru. |
Lombok Timur, LokalNews.id – Tindakan tegas Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang mengusir pemandu wisata selancar asal Lombok Tengah dari kawasan Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, menyita perhatian publik dan membuka kembali persoalan laten soal tata kelola pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Langkah Warisin dilakukan usai menerima keluhan dari pelaku wisata lokal yang mengaku terintimidasi oleh dominasi pelaku wisata dari luar daerah. Konflik di Teluk Ekas sendiri telah berlangsung selama tiga tahun, namun tak kunjung terselesaikan meski telah beberapa kali ditangani oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi NTB.
Polemik ini mencuat kembali setelah video Bupati Iron, akrabnya itu turun langsung ke lokasi viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia secara terbuka menegur pihak luar yang dianggap mengganggu ketertiban pengelolaan wisata oleh warga setempat.
Setelah kejadian itu, Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyatakan baru mengetahui bahwa konflik antara pelaku wisata dari Lombok Timur dan Lombok Tengah telah berlangsung bertahun-tahun. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya soal kehadiran dan peran Pemprov NTB dalam merespons persoalan struktural di destinasi wisata potensial seperti Teluk Ekas.

“Kami sekarang mulai mengetahui akar masalahnya dan akan mengambil langkah konkret agar pengembangan pariwisata bisa lebih berkualitas,” kata Mawardi, Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata Dinas Pariwisata NTB saat melakukan kunjungan ke Ekas pada Kamis, 19 Juni 2025.
Dalam kunjungan itu, tim Dispar NTB berdialog langsung dengan pelaku wisata lokal di Lombok Timur dan dijadwalkan akan melanjutkan pertemuan dengan pelaku wisata dari Lombok Tengah. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan mencari titik temu untuk mengakhiri ketegangan antarwilayah.
“Kami hadir untuk mendengar dan memahami langsung aspirasi dari lapangan. Harapannya, Teluk Ekas bisa dikelola bersama dalam suasana yang inklusif dan produktif,” ujarnya.
Pemprov NTB menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola destinasi wisata secara lebih menyeluruh, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antarwilayah dianggap kunci dalam menciptakan iklim pariwisata yang sehat, berkeadilan, dan berdampak ekonomi luas bagi masyarakat lokal.
“Apa yang menjadi kesepakatan nanti akan kami rangkum untuk kepentingan bersama. Kami ingin bangun kerja sama yang kuat antara pelaku wisata Lombok Timur dan Lombok Tengah,” imbuh Mawardi. (*)